PC PMII Pagaralam Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi

PAGARALAM, PAGARALAMPOS.CO - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pagaralam menolak tegas kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ) bersubsidi seperti Pertalite dan solar.

"Langkah itu justru memperparah angka kemiskinan di Indonesia," tutur Ketua PMII Pagaralam, Nuril Anwar melalui Wahyu Al Ichsan S Psi didampingi Ketua Komisariat Abdul Wahab Chasbullah, Reri Alfian, Minggu 4 September 2022.

Wahyu menilai hal itu tidak lepas dari adanya mafia migas. Terlebih berdasarkan catatannya, pendapatan migas di Indonesia surplus.

“Alih-alih hanya mengambil kebijakan di sisi hilir yang langsung berdampak ke masyarakat.

BACA JUGA:Gejolak BBM, Belum Pengaruhi Harga Sayur

Lebih baik baik pemerintah fokus pembenahan di hulu, seperti memberantas sindikat mafia bahan bakar dan pengawasan pendistribusian BBM yang tepat sasaran,”jelasnya.

Sebelumnya, wacana kenaikan harga BBM diungkapkan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Hal ini selaras ucapan Presiden Jokowi yang menilai subsidi BBM membebankan APBN yang telah mengeluarkan Rp500 triliun.

Terlepas itu, Wahyu menilai wacana menaikkan harga Pertalite dan Solar sangat erat berkaitan dengan permainan politik pasar global, serta peran-peran lembaga keuangan internasional. Alasan menyelamatkan APBN dinilai tidak tepat.

"Pemerintah pusat mengkaji ulang terkait rencana menaikkan harga BBM subsidi. Terlebih saat ini, situasi perekonomian masyarakat hari ini tidak sepenuhnya siap dengan kebijakan tersebut," sarannya.

BACA JUGA:Polres Pagaralam Gruduk SPBU

Perekonomian, lanjut Wahyu, Indonesia belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19 dan permasalahan harga bahan pokok yang belum stabil.

"Jangan sampai rakyat Indonesia semakin menderita dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi,” bebernya.

BACA JUGA:BBM Naik, Tak Pengaruhi Petani Harga Sayur

Selain itu, Wahyu meminta pemerintah mengambil langkah tegas mengatasi defisit anggaran negara, dengan tidak menghilangkan dan merampas hak-hak rakyat.

Sumber: