Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Terjaring OTT KPK Tahun 2026, Langsung Diboyong ke Jakarta

PAGARALAMPOS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan gebrakan di bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah dengan menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Kali ini, lembaga antirasuah tersebut mengamankan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, dalam sebuah operasi senyap yang berlangsung di wilayah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (3/3/2026).

Penangkapan Fadia Arafiq ini menambah daftar panjang aksi penindakan KPK sepanjang awal tahun 2026, sekaligus menjadi OTT ketujuh yang dilakukan tim penyelidik dalam kurun waktu tiga bulan terakhir.

BACA JUGA:Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Pelebaran Bahu Jalan Tahanan Titipan di Lapas Pagar Alam

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa Fadia Arafiq tidak ditangkap sendirian. Tim penindakan KPK turut mengamankan sejumlah pihak lain yang diduga terlibat dalam rangkaian dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

“Dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Salah satunya Bupati,” ujar Budi Prasetyo kepada jurnalis di Jakarta.

Saat ini, Fadia Arafiq beserta pihak-pihak lainnya sedang dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Mereka akan menjalani pemeriksaan intensif guna mendalami peran masing-masing dalam kasus yang menjerat mereka.

BACA JUGA:Jelang Tahun Baru, Kejari Pagar Alam Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Jalan Ratu Seriun

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT tersebut, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau hanya sebagai saksi.

Tahun 2026 menjadi tahun yang sangat sibuk bagi KPK. Sebelum membekuk Bupati Pekalongan, KPK telah melakukan enam rangkaian OTT besar di berbagai instansi dan wilayah:

• 9-10 Januari: OTT dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara.
• 19 Januari: OTT Wali Kota Madiun (Maidi) terkait pemerasan modus imbalan proyek dan dana CSR.
• 19 Januari: OTT Bupati Pati (Sudewo) terkait dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
• 4 Februari: OTT di lingkungan KPP Madya Banjarmasin terkait proses restitusi pajak.
• 4 Februari: OTT terkait importasi barang KW, menjerat Kakanwil Bea Cukai Sumbagbar (Rizal).
• 5 Februari: OTT sengketa lahan di PN Depok, menjerat Ketua PN Depok, Wakil Ketua PN, hingga Dirut PT Karabha Digdaya.
• 3 Maret: OTT Bupati Pekalongan (Fadia Arafiq) di Jawa Tengah.

Sumber: