Peran Strategis Humas dalam Membangun Kepercayaan Publik terhadap Kementerian ATR/BPN!

PAGARALAMPOS.COM - Peran kehumasan (Humas) sangat krusial dalam membentuk dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kepala Biro Humas dan Protokol, Harison Mocodompis, menegaskan bahwa selain melaksanakan tugas teknis di bidang pertanahan dan tata ruang.

Fungsi utama Humas adalah menyusun strategi komunikasi yang mampu mengemas program kementerian ke dalam bahasa yang mudah dipahami oleh publik.

Tantangannya adalah bagaimana menyelaraskan pesan agar apa yang ingin kita sampaikan benar-benar dimengerti. Jika masyarakat paham, mereka bisa bertindak, dan dari situ akan merasakan manfaatnya.

BACA JUGA:Penguatan Peran Humas di Era Digital: Pelatihan Strategi Komunikasi bagi ASN Kementerian ATR/BPN!

Banyak sekali program ATR/BPN yang sebetulnya layak untuk diangkat dan diketahui luas,” ujar Harison dalam Pelatihan Strategi Komunikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, yang digelar di BPSDM, Cikeas, Rabu (21/05/2025).

Ia menambahkan bahwa setelah berbagai program dirancang dan dijalankan dengan baik, tugas Humas adalah memastikan informasi tersebut sampai kepada publik dengan cara yang tepat.

“Kalau ingin masyarakat tahu program kita itu bermanfaat, maka kuncinya adalah melibatkan mereka. Partisipasi publik menjadi jalan utama dalam membangun kepercayaan,” jelasnya.

Melalui ruang komunikasi yang terbuka dan mengikutsertakan masyarakat, proses penyampaian pesan menjadi lebih efektif.

BACA JUGA:Kementerian ATR/BPN Bekali ASN dengan Strategi Komunikasi Hadapi Dinamika Era Digital

Di hadapan 25 peserta pelatihan dari berbagai unit kerja ATR/BPN, Harison juga mendorong penguatan hubungan dengan berbagai elemen strategis.

Seperti PPAT, organisasi non-pemerintah, hingga institusi pendidikan, demi menciptakan kolaborasi yang mendukung kerja kehumasan.

Ia merangkum bahwa strategi komunikasi menjadi aspek yang semakin penting di tengah meningkatnya sensitivitas dan daya kritis masyarakat.

Khususnya terhadap isu pertanahan dan tata ruang yang menyentuh langsung kehidupan publik.

Sumber: