ATR/BPN Diminta Jadi Solusi Pembangunan dan Investasi di Kalimantan Timur

PAGARALAMPOS.COM - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya peran jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kalimantan Timur dalam mendukung percepatan pembangunan dan investasi, khususnya setelah wilayah tersebut ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN).

Penegasan itu disampaikan saat memberikan arahan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Kalimantan Timur di Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Jumat (12/6/2026). 

Menurutnya, posisi Kalimantan Timur saat ini sangat strategis karena menjadi pusat perhatian pemerintah, investor, masyarakat, hingga komunitas internasional.

BACA JUGA:Sertipikat Tanah Hilang, ATR/BPN Pastikan Bisa Diganti Sesuai Prosedur

Ossy Dermawan mengatakan, keberadaan IKN membawa tantangan sekaligus peluang besar bagi sektor pertanahan dan tata ruang. 

Karena itu, Kementerian ATR/BPN dituntut mampu menghadirkan solusi atas berbagai kebutuhan pembangunan yang terus berkembang di daerah tersebut.

Ia mengakui bahwa pelaksanaan tugas di bidang pertanahan tidak selalu mudah karena harus berhadapan dengan berbagai regulasi dan dinamika di lapangan. 

Namun demikian, kepercayaan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama melalui pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian hukum.

ATR/BPN Diminta Jadi Solusi Pembangunan dan Investasi di Kalimantan Timur-foto : net-

BACA JUGA:Wamen ATR/BPN Dorong Optimalisasi GTRA untuk Percepat Penyelesaian Masalah Pertanahan di Tanah Laut

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh investasi dan infrastruktur, tetapi juga oleh tersedianya layanan pertanahan yang efektif. 

Oleh sebab itu, seluruh jajaran BPN di Kalimantan Timur diminta terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Ossy juga mengingatkan arahan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, yang menegaskan bahwa sebagian besar tugas Kementerian ATR/BPN berfokus pada pelayanan publik. 

Karena itu, masyarakat akan menilai kualitas institusi dari kemudahan, kecepatan, serta kepastian yang diberikan dalam setiap layanan pertanahan.

Sumber: