Wamen Dikdasmen Bongkar Manipulasi Dapodik, Akreditasi Palsu Rampas Hak Siswa

PAGARALAMPOW.COM — Praktik manipulasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menjadi sorotan tajam Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Atip Latipulhidayat, saat menghadiri peresmian revitalisasi sekolah se-Kota Palembang, Rabu (25/2/2026).

Dari podium SMA Negeri 21 Palembang, ia menegaskan bahwa rekayasa data demi mendongkrak akreditasi adalah bentuk pelanggaran serius terhadap hak peserta didik.

Dalam sambutannya, Prof. Atip mengungkap adanya temuan laporan kondisi sekolah yang tidak sesuai fakta di lapangan. Ruang kelas rusak dilaporkan dalam kondisi baik, fasilitas yang belum tersedia dicatat seolah telah terpenuhi.

Menurutnya, tindakan tersebut bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan pengkhianatan terhadap upaya pemerataan mutu pendidikan.

BACA JUGA:Atasi Persoalan Penerimaan Siswa Baru, Disdikbud Gelar Konsultasi Publik SPMB

BACA JUGA:Reformasi Birokrasi Pendidikan Khusus, Disdik Sumsel Perkuat Integritas ASN SLB 2026

“Kejujuran adalah fondasi pendidikan. Jika datanya dimanipulasi, sistem akan membaca seolah semuanya baik-baik saja. Akibatnya, bantuan tidak akan turun ke sekolah yang sebenarnya membutuhkan,” tegasnya.

Ia memaparkan bahwa persoalan infrastruktur pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Selama hampir tiga dekade, ribuan sekolah di berbagai daerah masih bergulat dengan dinding retak, atap bocor, hingga sanitasi yang tidak layak.

Kondisi tersebut, kata dia, bukan semata faktor usia bangunan, tetapi juga lemahnya pengawasan dan prioritas anggaran.

Terkait anggaran, Prof. Atip mengingatkan bahwa alokasi 20 persen dana pendidikan dari APBN dan APBD merupakan amanat konstitusi yang wajib dijalankan secara bertanggung jawab.

BACA JUGA:DPRD Tampung Aspirasi Honorer Pagar Alam, Komisi III Ingatkan Kasek Tak Hapus Dapodik

BACA JUGA:Dorong Mutu Pendidikan Daerah , Asisten I Setdako Audiensi FKIP Unsri

Setiap rupiah, ujarnya, harus benar-benar menyentuh kebutuhan riil sekolah. “Uang itu milik rakyat dan harus kembali untuk kepentingan rakyat,” katanya.

Pemerintah, lanjutnya, kini mendorong skema swakelola dalam program renovasi sekolah guna meningkatkan efisiensi.

Sumber: