Sumsel Kebut Perbaikan Jalan Nasional, Lebaran 2026 Diprediksi Lonjakan 3,8 Juta Pemudik

PAGARALAMPOS.COM - Ancaman kemacetan, kerusakan jalan, dan gangguan transportasi menjadi sorotan utama menjelang arus mudik Lebaran 2026 di Sumatera Selatan.

Pemerintah Provinsi Sumsel menargetkan seluruh lubang di jalan nasional ditutup H-10 Lebaran guna menekan risiko kecelakaan dan kemacetan yang kerap berulang tiap musim mudik.

Target tersebut disampaikan Gubernur Sumsel H. Herman Deru saat mendampingi Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 di Griya Agung, Rabu (25/2/2026).

Rakor ini melibatkan Forkopimda, TNI-Polri, serta kepala daerah se-Sumsel untuk memetakan kesiapan lintas sektor.

BACA JUGA:Kepergok Curi Onderdil Motor, Remaja Bengkulu Diamankan Satreskrim

Herman Deru menegaskan, percepatan perbaikan sekitar 1.500 kilometer jalan nasional menjadi prioritas karena Sumsel diproyeksikan menjadi salah satu wilayah dengan pergerakan pemudik terbesar di Sumatera.

Jalur Musi Rawas, Banyuasin, Musi Banyuasin, hingga ruas Palembang–Prabumulih dan Prabumulih–Lahat masuk daftar prioritas perbaikan.

Salah satu titik krusial adalah ruas Palembang–Betung yang menjadi simpul pergerakan kendaraan menuju Jambi dan Aceh.

Dari total 60 kilometer jalur padat tersebut, sekitar 22 kilometer masih menjadi titik kemacetan akibat bottleneck dan konektivitas interchange yang belum optimal.

BACA JUGA:Sumsel Berlakukan Pembatasan Angkutan Barang Jelang Lebaran, Lokasi dan Waktunya Cek Disini

Untuk mengurai kepadatan, Pemprov Sumsel mengandalkan optimalisasi jaringan Tol Trans-Sumatera, termasuk Tol Palembang–Betung dan Tol Palembang–Indralaya.

Pemerintah berharap distribusi kendaraan dapat lebih merata sehingga tekanan di jalan arteri dapat berkurang.

Di sektor perkeretaapian, persoalan perlintasan sebidang juga menjadi isu utama karena aktivitas angkutan batu bara yang intens memicu kemacetan dan risiko kecelakaan.

Sebagai solusi, direncanakan pembangunan empat flyover di wilayah Muara Enim, yang kini masih menunggu percepatan dukungan dari pemerintah pusat.

Sumber: