Mensos Siap Teken MoU Pembangunan Sekolah Rakyat yang Libatkan 200 Kepala Daerah

PAGARALAMPOS.COM - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang lebih akrab dipanggil Gus Ipul, akan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) yang berkaitan dengan program pembangunan sekolah rakyat. Dalam kerjasama ini, berbagai kepala daerah akan terlibat, yang sebelumnya telah mengajukan aset berupa bangunan atau tanah sebagai lokasi untuk sekolah rakyat.

"Di sisi lain, kami juga telah menyusun MoU atau perjanjian kerjasama dengan para gubernur, bupati, dan wali kota yang telah mengusulkan baik aset gedung maupun tanah," ungkap Gus Ipul saat ditemui di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta Pusat pada Rabu (9/4/2025).

BACA JUGA:Kemensos RI Gelontorkan Rp2 Triliun untuk Bansos di Sumsel

Gus Ipul menjelaskan bahwa penandatanganan MoU tersebut direncanakan akan berlangsung pada akhir bulan April atau awal Mei. Sebanyak 200 kepala daerah, yang terdiri dari gubernur, bupati, hingga wali kota, diharapkan akan turut serta dalam penandatanganan tersebut.

"Rencananya, kita akan melakukan MoU di hadapan Presiden, kemungkinan pada akhir bulan ini atau awal bulan depan. Perjanjian kerjasama ini melibatkan tidak kurang dari 200 kepala daerah," tambah Gus Ipul.

BACA JUGA:Daftar Bansos Terbaru Kemensos 2024, Upaya Membantu Masyarakat Pascapandemi

Selain ratusan kepala daerah, sejumlah kementerian dan lembaga lainnya juga akan berkontribusi dalam pembangunan dan penyelenggaraan sekolah rakyat. Kementerian-kementerian yang terlibat antara lain Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kementerian Sekretariat Negara, serta Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dan lainnya.

"Banyak pihak terlibat dalam penyelenggaraan sekolah rakyat, termasuk Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko PMK, KSP, Mensesneg, dan BP Taskin, yang berperan sebagai pengarah. Menteri Dalam Negeri serta kementerian lain juga ikut membantu kita," ujar Gus Ipul.

BACA JUGA:Cara Mengusulkan Bantuan Melalui Aplikasi Cek Bansos Kemensos 2024

Menurut Gus Ipul, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) menjadi kementerian utama dalam penyelenggaraan sekolah rakyat, memiliki tanggung jawab dalam menyusun kurikulum serta proses rekrutmen guru dan siswa.

"Yang utama tentu adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, karena dalam Instruksi Presiden itu, mereka diberi tugas untuk menyusun kurikulum serta melakukan rekrutmen guru," lanjutnya.

BACA JUGA:Wow! Ada Modal Usaha 6 Juta Untuk Penerima BPNT Sembako dan PKH Dari Kemensos

Sekolah rakyat ini akan gratis bagi para pelajar dari keluarga miskin dan yang tergolong sangat miskin. Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan menjadi solusi efektif untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Sekolah rakyat akan menerapkan konsep boarding school alias asrama dan direncanakan mulai beroperasi pada Juli 2025.

Sumber: