Wujudkan Pagar Alam Bebas Korupsi, Wako Ikuti Peluncuran IPKD Tahun 2025

PAGARALAMPOS.COM – Walikota Pagaralam, Ludi Oliansyah bersama Ketua DPRD Kota Pagaralam, Hj Jenny Shandiyah mengikuti acara Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 secara virtual. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Besemah I, Setdako Pagaralam, pada Rabu (5/3).

Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk memantau kinerja program pencegahan korupsi di setiap daerah. 

Nantinya, capaian nilai MCP akan menjadi indeks pencegahan korupsi suatu daerah selama penyelenggaraan pemerintahan berlangsung.

Beberapa aspek yang dipantau dalam MCP antara lain perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah, dan tata kelola desa.

BACA JUGA:Tingkatkan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah, BSKDN Gelar Bimtek IPKD

BACA JUGA:Dukung Pelayanan dan Pembangunan Pagar Alam, Wako Tinjau Aset Daerah

BACA JUGA:Kunjungi RSD Besemah, Wako : Wujudkan Pelayanan Kesehatan Lebih Baik

Dalam kesempatan tersebut, seusai mengikuti Video Conference Walikota Pagar Alam, Ludi Oliansyah mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus meningkatkan sinergi dan berkolaborasi dalam membangun Kota Pagar Allam yang bersih dan bebas korupsi.

“Saya juga mengajak semua kepala OPD untuk bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Pagaralam,” tegas Kak Ludi.

Vidcon ini juga turut diikuti oleh Pj Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli Walikota, Inspektur Daerah, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Dinas Perizinan.

BACA JUGA:Wako – Wawako Pagar Alam Nagntor Perdana, Berkomitmen Beri Pelayanan Terbaik

BACA JUGA:Beri Penghargaan ASN Purna Tugas, Wako : Terima Kasih Atas Dedikasi dan Pengadiannya

Juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas PUTR, serta Kepala Bagian ULP Setdako Pagaralam.

Diharapkan dengan adanya MCP, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pagar Alam semakin meningkat, sehingga dapat mencegah terjadinya praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. 

Sumber: ipkd