PAGARALAMPOS.COM – Pemerintah daerah dituntut lebih proaktif membuka akses informasi kepada masyarakat. Keterbukaan informasi tidak cukup hanya dengan memenuhi permintaan publik, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menegaskan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel tidak boleh menutup-nutupi informasi yang menjadi hak masyarakat. Sebab, keterbukaan informasi telah menjadi kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Penegasan itu disampaikan Herman Deru saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia di Ballroom Hotel Novotel Palembang, Rabu (18/11/2026).
Menurut Herman Deru, pemerintah harus memastikan masyarakat mengetahui sekaligus memiliki kemudahan dalam mengakses informasi mengenai kebijakan, program, dan berbagai kegiatan pemerintahan.
"Keterbukaan informasi itu pintunya banyak, namun masih banyak masyarakat yang belum tahu lewat mana mengaksesnya. Di sinilah peran KI menjembatani apa yang ingin diketahui publik. Saya tegaskan bagi jajaran Pemprov, ada hak masyarakat untuk menerima informasi. Jangan coba-coba menutupi informasi karena semuanya sudah diatur dalam undang-undang," tegasnya.
BACA JUGA:Herman Deru Pacu Green Policing, Bantaran Tiga Sungai Besar di Sumsel Jadi Sasaran Penghijauan
BACA JUGA:Herman Deru Dukung Fatwa Haram Vape, Biro Hukum Diminta Kaji Regulasi Daerah
Dia menilai, keberhasilan penerapan keterbukaan informasi publik tidak semata-mata dilihat dari banyaknya sengketa informasi yang berhasil diselesaikan Komisi Informasi. Justru, semakin sedikit sengketa yang muncul dapat menjadi indikator bahwa badan publik telah menjalankan kewajibannya dengan baik.
Hal itu dapat dicapai apabila pemerintah mampu menyediakan informasi secara terbuka dan proaktif tanpa harus menunggu masyarakat mengajukan permohonan.
Karena itu, Herman Deru mendorong penguatan fungsi kehumasan dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di lingkungan pemerintah daerah. Dukungan tersebut, menurutnya, perlu diikuti dengan alokasi anggaran yang memadai agar penyampaian informasi kepada masyarakat berjalan optimal.
"Di era transformasi digital yang serba canggih saat ini, penyampaian informasi harus dibalut dengan baik. Kehumasan harus menjadi speaker (corong) daerah agar capaian dan program pemerintah dapat diterima masyarakat dengan menarik dan utuh," ujarnya.
Rakornas yang mengusung tema "Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan: Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas 2045" tersebut menjadi momentum penguatan keterbukaan informasi di tingkat nasional. Sumsel kembali dipercaya menjadi tuan rumah setelah sebelumnya menyelenggarakan kegiatan serupa pada 2016.
Ketua Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, mengapresiasi dukungan Gubernur Sumsel Herman Deru dan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam penyelenggaraan Rakornas tersebut.
Dia menyebutkan, kegiatan ini dihadiri 30 dari 38 Komisi Informasi se-Indonesia. Forum tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik, baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Rakornas ini menghadirkan narasumber kompeten untuk menghasilkan rekomendasi progresif bagi bangsa dan negara. Kehadiran pemerintah pusat melalui Badan Komunikasi Pemerintah juga menjadi motivasi kuat bagi kami dalam menegakkan prinsip keterbukaan informasi publik," ungkap Handoko.