Indonesia dan Timor-Leste Jajaki Kerja Sama Penguatan Sistem Administrasi Pertanahan

Selasa 17-11-2026,15:12 WIB
Reporter : Fitri
Editor : Fitri

Kedua, pemeliharaan data pendaftaran tanah yang dilakukan untuk memperbarui informasi apabila terjadi perubahan terkait status maupun hak atas tanah.

Kedua kegiatan tersebut memiliki peranan penting dalam menciptakan tertib administrasi pertanahan.

Selain itu, sistem pendaftaran yang terorganisasi diharapkan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah.

Pengalaman Indonesia dalam mengembangkan sistem tersebut dinilai berpotensi menjadi referensi bagi Timor-Leste yang tengah memperkuat tata kelola pertanahannya.

BACA JUGA:Sebulan Mengudara, Live TikTok MasNya ATR/BPN Tembus 370 Ribu Penonton

Sejumlah bidang yang dapat dikembangkan melalui pertukaran pengetahuan antara lain penguatan kelembagaan, penyusunan regulasi, mekanisme pendaftaran tanah, pengelolaan basis data pertanahan, serta peningkatan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi.

Pembahasan juga mencakup sejumlah persoalan teknis yang menjadi perhatian delegasi Timor-Leste. 

Salah satunya menyangkut proses penyertipikatan tanah dan mekanisme pendataan dokumen sertipikat yang telah diterbitkan pada periode sebelumnya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN, Asnaedi, memberikan penjelasan mengenai mekanisme pendataan sertipikat yang diterbitkan sebelum 1997.

BACA JUGA:Dua Tahun Kabinet Merah Putih, ATR/BPN Perluas Akses Pelayanan Pertanahan Melalui Program ATR/BPN Dekat

Ia juga memaparkan berbagai bentuk hak atas tanah yang berlaku di Indonesia, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).

Penjelasan tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana Indonesia mengelola dokumen pertanahan dari berbagai periode penerbitan, sekaligus menjaga kesinambungan data dalam sistem administrasi pertanahan nasional.

Sementara itu, Paulo Remedios mengapresiasi kesempatan yang diberikan Kementerian ATR/BPN untuk berdiskusi secara langsung. Ia hadir bersama Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia, Roberto Sarmento de Oliveira Soares.

Paulo menilai pengalaman Indonesia memiliki nilai pembelajaran bagi negaranya, khususnya dalam membangun sistem administrasi pertanahan yang lebih tertata.

BACA JUGA:Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, ATR/BPN Perkuat Kepastian Layanan Pertanahan

Meskipun terdapat perbedaan kerangka hukum dan mekanisme pengelolaan tanah, berbagai praktik yang diterapkan Indonesia dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan di Timor-Leste.

Kategori :