PAGARALAMPOS.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Pagar Alam mulai mematangkan perubahan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah, sebagai salahsatu langkah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyesuaian aturan ini diharapkan mampu menggali potensi pendapatan daerah secara maksimal, tanpa memberikan beban berlebihan kepada masyarakat.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Pagar Alam, Dahnial Nasution, di Ruang Rapat Besemah I Setdako Pagar Alam, Senin (16/11).
Perubahan regulasi ini bertujuan menyesuaikan objek dan jenis retribusi daerah, sekaligus menyempurnakan pengaturan tarif. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi kementerian/lembaga terkait, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara peningkatan PAD dan kemampuan masyarakat.
Dalam pembahasan tersebut, Dahnial menyampaikan, pajak dan retribusi daerah merupakan komponen penting dalam menopang pendapatan daerah. Hasil penerimaannya menjadi salahsatu sumber pembiayaan pembangunan serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pagar Alam.
BACA JUGA:DPRD Sumsel Sebut Potensi Pendapatan Daerah Capai Rp2,47 Triliun, Batubara hingga BUMD Jadi Sorotan
Ia berharap rapat tersebut dapat memperkaya masukan dan data dalam penyusunan Raperda, sehingga regulasi yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Dalam aturan tersebut, seluruh jenis pajak dan retribusi daerah ditetapkan dalam satu Perda yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Dahnial juga menegaskan bahwa penyusunan Raperda harus berlandaskan data potensi riil yang dimiliki daerah. Seluruh hasil kajian dan pembahasan nantinya akan dituangkan dalam naskah akademik sebagai dasar penyempurnaan regulasi.
“Untuk itu, kita mengajak seluruh kepala OPD terkait agar memperkuat koordinasi, akselerasi, dan kolaborasi dalam mengidentifikasi serta menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang masih berpotensi dikembangkan,” imbuhnya.
Dengan penyempurnaan regulasi dan dukungan seluruh perangkat daerah, Pemkot Pagar Alam berharap potensi PAD dapat dikelola lebih optimal pada tahun mendatang. Di sisi lain, kebijakan tarif tetap diharapkan memperhatikan kondisi masyarakat agar peningkatan pendapatan daerah berjalan seiring dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi warga.