PAGARALAMPOS.COM – Aset milik pemerintah daerah bukan sekadar barang yang tercatat dalam daftar inventaris. Jika dikelola secara tepat, aset daerah maupun aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat menjadi salah satu sumber untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pengelolaan Aset Pemerintah Daerah/Barang Milik Daerah (BMD) dan aset BUMD dalam PAD bersama Komisi II DPR RI, belum lama ini.
Pemerintah Kota Pagar Alam turut mengikuti agenda tersebut secara daring. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pagar Alam, Cholmin Heriyadi, mengikuti rapat dari Ruang Rapat Besemah Tige, Kantor Wali Kota Pagar Alam.
Raker dan RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. Agenda turut dihadiri Menteri Dalam Negeri RI H. Tito Karnavian, Wakil Menteri ATR/BPN, gubernur se-Indonesia, Plt. Kepala Badan Bank Tanah, serta para bupati dan wali kota se-Indonesia yang mengikuti secara daring.
BACA JUGA:Pemkot Pagar Alam Bahas Agenda Strategis Tekan Inflasi
Forum tersebut menjadi ruang koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelaraskan program kerja serta kebijakan nasional, termasuk dalam hal pengelolaan aset daerah.
Pengelolaan aset menjadi perhatian penting karena keberadaan BMD dan aset BUMD perlu didukung tata kelola yang tertib, optimal dan sesuai ketentuan. Dengan pengelolaan yang baik, aset yang dimiliki daerah dapat memberikan manfaat lebih besar bagi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam rapat yang berlangsung interaktif tersebut, sejumlah perwakilan daerah turut menyampaikan pandangan dan masukan strategis. Diskusi diarahkan untuk mendukung optimalisasi kinerja pemerintahan sekaligus memperkuat pengelolaan aset di daerah.
BACA JUGA:Anti Tipu-tipu! Begini Cara Mengenali Sertifikat Asli Emas Antam
BACA JUGA:Pemkot Pagar Alam Dukung Program 3 Juta Rumah
Keikutsertaan Pemkot Pagar Alam dalam forum tersebut menunjukkan keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mengikuti pembahasan kebijakan strategis bersama pemerintah pusat dan DPR RI.
Melalui koordinasi dan penyelarasan kebijakan tersebut, pengelolaan aset daerah diharapkan semakin tertata sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi daerah dan mendukung peningkatan PAD.