PAGARALAMPOS.COM - Upaya pemerintah memperluas akses hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapat dukungan melalui program sertipikasi tanah gratis.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari sinergi lintas kementerian untuk memastikan masyarakat tidak hanya memperoleh tempat tinggal yang layak, tetapi juga kepastian hukum atas aset tanah yang dimiliki.
Dukungan itu disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan RI, Hashim Djojohadikusumo, setelah menghadiri kegiatan Groundbreaking Hunian Terjangkau Manggarai di kawasan perumahan perusahaan PT Kereta Api Indonesia (KAI), Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Hashim mengatakan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menjalankan program sertipikasi gratis bagi MBR yang memiliki tanah namun belum mempunyai sertipikat.
BACA JUGA:Transformasi Organisasi Kantah, Kementerian ATR/BPN Mulai Terapkan Sistem Berbasis Wilayah
Menurut dia, kepastian legalitas tanah menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Legalitas aset, lanjut Hashim, juga dapat memberikan manfaat ekonomi.
Tanah yang telah memiliki kepastian hukum dapat menjadi aset yang lebih produktif, termasuk sebagai bagian dari dukungan permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, maupun kegiatan ekonomi keluarga.
Program tersebut merupakan bagian dari kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
BACA JUGA:ATR/BPN Uji Coba Layanan Balik Nama Sertifikat Maksimal 10 Hari
Kolaborasi diperkuat melalui Surat Edaran Bersama tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi MBR yang ditandatangani pada 21 Juli 2026.
Menteri PKP Maruarar Sirait menilai kerja sama tersebut menjadi terobosan penting dalam pelaksanaan program perumahan rakyat.
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan aset negara sebagai lokasi pembangunan hunian terjangkau, termasuk aset milik PT KAI.
Sementara itu, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menegaskan kesiapan kementeriannya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian PKP.
BACA JUGA: Tiga Transformasi ATR/BPN Jadi Kado Kemerdekaan untuk Masyarakat