Sinkronisasi data diharapkan dapat menciptakan kesesuaian informasi mengenai luas dan bentuk bidang tanah dengan data perpajakan, sehingga proses verifikasi BPHTB dapat berlangsung lebih cepat dan akurat.
Nusron juga menargetkan proses verifikasi BPHTB di pemerintah daerah dapat diselesaikan maksimal tiga hari.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan kesiapan pemerintah provinsi beserta pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat koordinasi.
Menurutnya, sinergi lintas instansi diperlukan untuk menghadapi berbagai persoalan pertanahan sekaligus mempercepat program sertipikasi tanah di NTT.
Rakor tersebut turut dihadiri jajaran Kementerian ATR/BPN, antara lain Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Achmad, Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Agus Apriawan, Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT I Ketut Gede Ary Sucaya.