Sementara itu, Inspektur Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, mengatakan pengawasan pada semester II tahun 2026 akan difokuskan pada program-program strategis nasional yang memiliki nilai anggaran besar dan berdampak langsung terhadap pelayanan publik.
BACA JUGA:ATR/BPN Gandeng 28 Kampus di Sulsel Percepat Sertipikasi Tanah Wakaf
Beberapa program yang menjadi perhatian antara lain Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Menurutnya, kedua program tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sehingga pelaksanaannya perlu diawasi secara ketat.
Pudji mengingatkan bahwa program strategis dengan anggaran besar akan menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum.
Oleh sebab itu, setiap tahapan pelaksanaan harus dilakukan sesuai ketentuan, transparan, serta mampu menghasilkan keluaran yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia juga meminta seluruh pimpinan satuan kerja melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program, bahkan bila diperlukan setiap minggu.
BACA JUGA:ATR/BPN dan Al Washliyah Perkuat Sertipikasi Tanah Wakaf
Evaluasi tersebut bertujuan untuk memetakan perkembangan pekerjaan, mengidentifikasi kekurangan, serta segera melakukan perbaikan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Selain arahan dari Sekjen dan Irjen ATR/BPN, kegiatan evaluasi juga diisi paparan Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Andi Tenri Abeng serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Bahrun Munawir mengenai target capaian semester II tahun 2026.
Melalui evaluasi yang lebih terukur, pengawasan yang intensif, serta penguatan akuntabilitas, Kementerian ATR/BPN berharap seluruh program strategis dapat terlaksana secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil.