PAGARALAMPOS.COM - Masyarakat yang telah memanfaatkan layanan pertanahan menilai kualitas pelayanan di loket Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan kemajuan yang cukup nyata.
Perubahan positif tersebut dirasakan dari proses pelayanan yang lebih cepat hingga kemudahan memperoleh informasi terkait kelengkapan dan status berkas permohonan.
Salah satu pemohon di Kantor Pertanahan Kota Semarang, Galuh (43), mengungkapkan bahwa sistem pelayanan saat ini terasa lebih terbuka dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
Ia menilai, proses koreksi dokumen yang sebelumnya memakan waktu tanpa kejelasan kini dapat dipantau dengan lebih mudah.
BACA JUGA:Tren Hunian 2026: Inspirasi Desain Kamar Mandi Sederhana dan Tips Memilih AC Low Watt yang Awet
Menurutnya, setelah berkas diajukan, pemohon dapat segera mengetahui apabila terdapat kekurangan dokumen.
Informasi tersebut disampaikan dalam waktu singkat melalui sistem yang tersedia, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama atau bertanya langsung ke loket pelayanan.
Galuh menambahkan, pemanfaatan aplikasi Sentuh Tanahku sangat membantu pemohon dalam memantau perkembangan permohonan secara mandiri.
Melalui aplikasi tersebut, informasi terkait status berkas maupun kekurangan persyaratan dapat diakses kapan saja tanpa harus datang berulang kali ke Kantor Pertanahan.
Pengalaman serupa juga dirasakan Alfie (55), pemohon asal Kecamatan Semarang Barat. Ia menilai penerapan sistem digital membuat proses layanan pertanahan menjadi lebih efisien dibandingkan metode manual yang sebelumnya digunakan.
Dengan koreksi berkas yang dilakukan secara daring, pemohon dapat langsung mengetahui apakah pengajuan diterima atau masih perlu perbaikan.
Alfie menilai, kehadiran aplikasi Sentuh Tanahku memberikan kemudahan sekaligus menghemat waktu dan tenaga masyarakat.
Seluruh informasi terkait permohonan dapat dipantau secara mandiri, sehingga kunjungan ke Kantor Pertanahan hanya dilakukan jika memang diperlukan.
Lebih jauh, peningkatan kualitas layanan ini turut mendorong kemandirian masyarakat dalam mengurus administrasi pertanahan.