Dalam kesempatan itu, masing-masing satuan kerja diminta memaparkan kondisi pelayanan di wilayahnya, termasuk hambatan yang dihadapi serta kesiapan sumber daya manusia.
Menteri Nusron menilai bahwa percepatan penyelesaian berkas layanan pertanahan yang mulai digencarkan sejak kuartal IV tahun lalu harus terus dijaga konsistensinya.
BACA JUGA:Sekjen ATR/BPN Tekankan Peran Strategis Tata Usaha dalam Dukung Layanan Publik
Namun demikian, percepatan tersebut tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi.
Secara khusus, ia menyoroti wilayah Jawa Barat yang berperan sebagai daerah penyangga ibu kota.
Beban pelayanan yang tinggi menuntut kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, berintegritas, dan memiliki jiwa kepemimpinan.
“SDM yang bertugas di Jabodetabek dan Banten harus kuat.
Berani mengambil keputusan, tetapi tetap prudent. Keberanian tanpa kehati-hatian justru berbahaya,” tegasnya.
BACA JUGA:Transformasi Digital ATR/BPN Permudah Layanan Pertanahan bagi Masyarakat
Menurut Nusron, peningkatan kualitas SDM menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang profesional dan bertanggung jawab.
Hal ini mencakup penguasaan teknis, pemahaman regulasi, hingga sikap melayani yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kegiatan pembinaan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang, I Ketut Gede Ary Sucaya, Kepala Biro Humas dan Protokol, Shamy Ardian, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar.
Kehadiran jajaran pimpinan ini menjadi sinyal kuat komitmen Kementerian ATR/BPN dalam membenahi pelayanan pertanahan secara menyeluruh dan berkelanjutan.