Berdasarkan data per 29 September 2025, telah dilakukan pengumuman sebanyak 307 bidang, sementara masih terdapat 174 bidang yang belum diumumkan.
''Hal ini disebabkan karena masyarakat belum menyerahkan dokumen kepemilikan yang diperlukan, baik karena masih adanya persoalan kepemilikan adat maupun aspek lainnya, seperti penerbitan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum).
BACA JUGA:Menteri ATR/BPN Dorong Percepatan Digitalisasi 300 RDTR Tahun 2026
Dokumen kepemilikan ini penting sebagai dasar untuk penilaian ganti rugi'', jelas Teddi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang turut hadir dalam peninjauan tersebut, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak agar pembangunan dapat berjalan tanpa kendala.
AHY meminta agar semua data dan fakta di lapangan dihimpun secara lengkap dan akurat, sehingga solusi terbaik dapat diambil bersama.
BACA JUGA:ATR/BPN Sosialisasikan Pendaftaran Tanah Ulayat di Timor Tengah Selatan
''Intinya, kami ingin meyakinkan terlebih dahulu bahwa semua tanah dapat dipastikan clean and clear sebelum pembangunan dilanjutkan. Kami tidak ingin ada persoalan di kemudian hari. Semuanya harus selesai dengan baik dan transparan'', imbau Menko AHY.
Peninjauan ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, jajaran Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, serta perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Melalui sinergi antara Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, dan kementerian terkait, diharapkan seluruh tahapan pengadaan tanah untuk proyek Tol Padang–Sicincin dapat segera terselesaikan.
BACA JUGA:ATR/BPN Tegaskan Komitmen Presiden Prabowo, Daftarkan Tanah Ulayat di Manggarai
Dengan demikian, manfaat ekonomi dan sosial dari pembangunan infrastruktur ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat Sumatera Barat dan sekitarnya