PAGARALAMPOS.COM - Pemerintah bergerak cepat menanggapi kejadian luar biasa (KLB) yang muncul di sejumlah daerah terkait pelaksanaan Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
Upaya yang dilakukan berfokus pada penguatan tata kelola serta perbaikan menyeluruh agar insiden serupa tidak terulang.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, usai menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, memimpin rapat koordinasi bersama para menteri dan pimpinan lembaga.
Pertemuan tersebut bertujuan menyusun langkah nyata untuk memperkuat sistem pelaksanaan program. “Bapak Presiden memberi perhatian yang sangat serius terhadap masalah ini.
BACA JUGA:SDN 3 Kota Pagar Alam Launching Program Makan Bergizi Gratis
Keselamatan anak-anak menjadi prioritas utama. Ini bukan sekadar data, melainkan menyangkut masa depan generasi penerus bangsa,” tegas Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah menetapkan beberapa langkah penting. Pertama, menutup sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk dilakukan evaluasi dan penyelidikan.
Kedua, melakukan pemeriksaan terhadap disiplin, kompetensi, serta kualitas juru masak di seluruh SPPG, termasuk yang tidak terdampak langsung.
Langkah berikutnya adalah peningkatan sanitasi, terutama pengelolaan air dan limbah, yang kini diawasi secara nasional.
Selain itu, pemerintah juga menginstruksikan adanya kerja sama lintas sektor—antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya—untuk terlibat aktif dalam proses pembenahan.
Zulkifli Hasan menekankan bahwa Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) kini menjadi syarat wajib bagi seluruh penyedia pangan MBG.
Sebelumnya, sertifikat ini hanya bersifat administratif. “Tanpa SLHS, penyedia tidak boleh beroperasi. Ini penting agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.
Pemerintah juga meminta Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengoptimalkan fungsi Puskesmas dan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) untuk memantau program secara rutin di lapangan.
BACA JUGA:AKBP Januar KS Persada : Dukung Kebebasan Berpendapat Asal Tak Anarkis