Di sisi lain, BPK memberikan apresiasi atas tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan yang telah dilakukan Pemprov Sumsel. Dari total rekomendasi sejak 2005 hingga akhir Desember 2024, sebanyak 75,35 persen telah ditindaklanjuti sesuai arahan BPK—melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 75 persen.
"Ini pencapaian yang patut diapresiasi. Namun saya mengingatkan, agar pejabat yang saat ini menjabat segera menyelesaikan semua rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Jangan sampai meninggalkan beban bagi pejabat yang baru nantinya," tegasnya.
Gubernur Sumsel H Herman Deru mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumsel tahun anggaran 2024. Ini menjadi kali ke-11 Sumsel meraih predikat bergengsi tersebut.
BACA JUGA:Menggugat Integritas Audit, Permintaan Uang untuk Opini WTP Kementan Era SYL Dibongkar!
BACA JUGA:Terima WTP Sembilan Kali Berturut-turut, Haryanto : Berkat Komitmen dan Kerja Keras Seluruh OPD
"Alhamdulillah, untuk yang ke-11 kalinya kita kembali dipercaya meraih opini WTP dari BPK. Ini bukan prestasi saya semata, tapi hasil kerja keras kita semua, dari jajaran pemerintah provinsi hingga legislatif. Terima kasih atas bimbingannya!" ujar Herman Deru dalam pidatonya, yang disambut tepuk tangan para hadirin.
Deru menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, namun juga menjadi simbol kepercayaan publik terhadap integritas pengelolaan keuangan daerah.
"Ini adalah bukti bahwa tata kelola keuangan yang baik bukan hanya soal laporan rapi, tapi juga mencerminkan akuntabilitas, transparansi, dan komitmen kita membangun Sumsel yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing."
Lebih lanjut, Herman Deru menyebut bahwa keberhasilan ini berkaitan erat dengan visi besar Pemprov Sumsel yang menempatkan tata kelola keuangan sebagai pondasi penting dalam pembangunan, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).