PAGARALAMPOS.COM - Tanah dan tata ruang memegang peran strategis dalam menjaga ketahanan dan keamanan nasional.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN).
Ossy Dermawan, saat menjadi narasumber dalam Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Angkatan ke-220 Kolaboratif LEMHANNAS RI 2025, yang berlangsung di AONE Hotel, Jakarta, pada Jumat (23/05/2025).
Tanah memiliki posisi sentral dalam menjaga integritas teritorial, dapat mendorong pemerataan pembangunan, hingga menciptakan keadilan sosial.
Ketika tata ruang dirancang secara adil dan terencana, kita bukan hanya membangun efisiensi, tetapi juga memperkuat fondasi kedaulatan bangsa,” jelas Wamen Ossy di hadapan para peserta.
Wamen Ossy menyoroti bahwa isu pertahanan sering kali hanya dilihat dari sudut pandang militer, padahal pertanahan dan penataan ruang memiliki dampak signifikan dalam strategi geopolitik saat ini.
“Dalam konteks geopolitik modern, tata ruang bukan hanya sebatas perencanaan wilayah secara fisik.
Ia juga merupakan instrumen dalam mengelola sumber daya, membangun kekuatan pengaruh, serta menjadi bagian dari sistem pertahanan negara.
Penempatan kawasan industri, wilayah pertanian, zona pemukiman, hingga fasilitas militer harus dirancang dengan visi jangka panjang,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bukan hanya dokumen teknis semata, melainkan juga instrumen strategis yang mengarahkan pengelolaan ruang nasional.
“RTRW menjadi penentu bagaimana ruang negara kita digunakan secara optimal, dijaga keberlanjutannya, serta diarahkan untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang,” tambahnya.
Menanggapi prioritas nasional di bidang ketahanan pangan sebagaimana ditekankan Presiden Prabowo, Wamen Ossy menilai kepastian hukum atas tanah merupakan faktor fundamental.
“Kita tak mungkin bicara soal ketahanan pangan kalau lahan sawah yang produktif terus-menerus dikonversi menjadi area industri dan perumahan tanpa pertimbangan yang matang.
Bukan berarti kita menolak investasi, tapi investasi harus selaras dengan kebutuhan pokok rakyat, termasuk pangan,” jelasnya.
Ia menyatakan bahwa keberhasilan dalam transisi menuju energi ramah lingkungan akan sangat tergantung pada penyediaan ruang bagi pengembangan energi terbarukan.