PAGARALAM, PAGARALAMPOS.COM - Dalam rangka menciptakan situasi yang aman dan kondusif, Polres Pagar Alam melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD).
Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) khususnya menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
"Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polres Pagaralam untuk mensukseskan Pilkada Damai," ungkap Kapolres Pagar Alam, AKBP Erwin Aras Genda SH SIK MT melalui Kabag Ops Kompol Herry Widodo SH kepada pagaralampos.com, Minggu (17/11).
BACA JUGA:Ciptakan Harkamtibmas Kondusif, Polres Pagar Alam Razia Balap Liar
Dia juga menyebutkan, dengan memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berlangsung dengan aman tanpa adanya gangguan yang dapat meresahkan masyarakat.
dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan adalah prioritas utama.
"Agar seluruh masyarakat bisa menjalani proses demokrasi dengan tenang dan damai," ucap Kapolres.
Foto : Giat KRYD yang dilakukan jajaran Polres Pagar Alam--Pagaralampos.com
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Polres Pagaralam meliputi patroli rutin yang lebih intensif di beberapa titik rawan, serta penyebaran himbauan keamanan kepada masyarakat.
BACA JUGA:Dengarkan Arahan Kapolri, AKBP Erwin AG : Perkuat Harkamtibmas di Pagar Alam
Petugas Polres juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga situasi kondusif dan menanggulangi potensi konflik selama masa Pilkada.
Dalam patroli tersebut, aparat kepolisian tidak hanya memantau keamanan, tetapi juga mengingatkan masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan.
Selain patroli dan himbauan, penegakan hukum yang tegas dan sesuai prosedur juga menjadi bagian dari kegiatan yang ditingkatkan oleh Polres Pagaralam.
BACA JUGA:Jaga Harkamtibmas di Wilkumnya, Ini Yang Dilakukan Polsek Dempo Tengah
Hal ini bertujuan untuk menekan potensi pelanggaran hukum yang mungkin terjadi, baik itu dalam bentuk tindak pidana pemilu maupun pelanggaran hukum lainnya.