PAGARALQM, PAGARALAMPOS.COM - Rapat Paripurna DPRD Kota Pagar Alam dengan agenda Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji Unsur Pimpinan DPRD Kota Pagar Alam dilaksanakan dengan khidmat di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Pagar Alam, Rabu (30/10).
Acara tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Pagar Alam, Hj. Jenni Shandiyah, didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Hj. Dessy Siska.
Agenda utama rapat ini adalah pelantikan H. Syahrol Effendy sebagai Wakil Ketua II DPRD Kota Pagar Alam masa jabatan 2024-2029. Acara diawali dengan pembacaan Surat Keputusan oleh Sekretaris DPRD, Rano Fahlesi,
Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan janji jabatan. Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, Andi Wilham, memimpin prosesi sumpah, secara resmi mengukuhkan H. Syahrol Effendy, dari Partai Demokrat, sebagai Wakil Ketua II DPRD untuk periode lima tahun mendatang.
BACA JUGA:Ini Daftar 25 Anggota DPRD Kota Pagar Alam Terpilih, 15 Orang Wajah Baru
Dalam pelantikan ini, H. Syahrol Effendy mengucapkan komitmennya untuk mengemban tugas sebagai Wakil Ketua II dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.
Foto : Anggota DPRD Pagar Alam masa bhakti 2024 2029--Pagaralampos.com
Serta menjaga amanah yang telah diberikan masyarakat dan para anggotanya di DPRD Kota Pagar Alam.
Kehadirannya dalam jajaran pimpinan diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah kota dalam mewujudkan program-program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA:Sah, 25 Anggota DPRD Kota Pagar Alam Periode 2024 2029 Dilantik
Ketua DPRD Hj. Jenni Shandiyah menyampaikan harapan agar sinergitas antara semua unsur pimpinan DPRD semakin solid, terutama dalam menjalankan fungsi legislatif serta pengawasan.
“Dengan diambilnya sumpah dan janji hari ini, kami berharap jajaran pimpinan DPRD dapat bekerja lebih baik untuk masyarakat Kota Pagar Alam,” ujar Hj. Jenni Shandiyah.
Rangkaian pelantikan ini menjadi bagian penting dari proses demokrasi di Kota Pagar Alam dan diharapkan dapat memperkuat peran DPRD sebagai mitra kerja pemerintah kota dalam menyusun dan mengawasi kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.