Kesimpulan
Pengalihan sebagian besar kuota tambahan haji reguler ke ONH Plus telah menimbulkan polemik yang signifikan di Indonesia.
Dengan kekhawatiran akan transparansi, keadilan, dan integritas dalam pelaksanaan ibadah haji, peran DPR sebagai pengawas dan legislator sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah selalu berpihak pada kepentingan umat.
BACA JUGA:DLH Kota Pagar Alam Komitmen Wujudkan Kota Pagar Alam yang Lebih Bersih dan Sehat
Langkah-langkah tegas harus segera diambil untuk mengklarifikasi, menelusuri, dan jika perlu, mengoreksi kebijakan ini agar tidak menimbulkan keraguan dan ketidakadilan di kalangan masyarakat yang berharap untuk menjalankan ibadah haji dengan tenang dan khusyuk. *