SPI, atau uang pangkal, ditentukan berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan keadilan.
Penetapan UKT:
Penetapan UKT dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi setelah berkonsultasi dengan menteri melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.
Besaran UKT harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa.
BACA JUGA:Tragedi di Langit BSD, Identifikasi Dua Korban Pesawat Jatuh
Mahasiswa diwajibkan membayar UKT setiap semester, namun ada kemungkinan pembebasan sementara, pengurangan, atau pembayaran secara mengangsur jika terjadi penurunan kemampuan ekonomi.
Sistem Penetapan BKT dan UKT:
Penetapan BKT didasarkan pada hasil perhitungan SSBOPT, dengan mempertimbangkan capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi, jenis program studi, dan indeks kemahalan wilayah.
Apabila terjadi perubahan akreditasi, kemungkinan besar akan terjadi kenaikan biaya BKT, yang akan berdampak pada kenaikan UKT.
Dengan demikian, kebijakan kenaikan biaya UKT tidak hanya didasarkan pada pertimbangan internal perguruan tinggi, tetapi juga terkait erat dengan perubahan biaya operasional dan perubahan akreditasi.
Hal ini menyoroti kompleksitas dalam menetapkan kebijakan biaya pendidikan tinggi yang adil dan berkelanjutan.
Sebagai bagian dari perdebatan ini, penting untuk terus memperjuangkan akses pendidikan yang merata dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, sehingga tidak ada yang terpinggirkan dari kesempatan untuk mengakses pendidikan tinggi yang berkualitas. *