PAGARALAMPOS.COM - Pada Jumat, 26 April, Pj Walikota Pagaralam, H Lusapta Yudha Kurnia SE MM, bersama dengan stafnya, menerima audiensi penting dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Atas (SMA) se-Kota Pagaralam.
Pertemuan tersebut diadakan di Ruang Rapat Besemah Tige, Kantor Wali Kota Pagaralam, dengan tujuan utama memperbincangkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2024/2025.
Audiensi ini menjadi momentum penting untuk membangun hubungan yang lebih erat antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan di wilayah tersebut.
Suniar, Ketua MKKS SMA Pagaralam, menyampaikan bahwa ada empat jalur PPDB yang tersedia untuk SMA Negeri di Kota Pagaralam, yakni zonasi, afirmasi, mutasi orangtua, dan prestasi.
BACA JUGA:Begini Sejarah dan Peran Sungai Kuning, Jantung Peradaban Tiongkok
Namun, selain membahas tentang jalur PPDB, audiensi ini juga menjadi kesempatan bagi MKKS Kota Pagaralam untuk memohon dukungan, arahan, dan bantuan sosialisasi dari Pemerintah Kota Pagaralam kepada masyarakat.
Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penyebaran informasi yang dapat mempengaruhi proses penerimaan siswa baru.
Menyikapi hal tersebut, Pj Walikota Pagaralam, H Lusapta Yudha Kurnia SE MM, menegaskan dukungannya terhadap kegiatan PPDB dan mengharapkan agar MKKS dan pemerintah Kota Pagaralam dapat bekerja sama dengan baik.
Dalam konteks ini, Lusapta Yudha Kurnia juga mengusulkan agar MKKS Kota Pagaralam meningkatkan koordinasinya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagaralam untuk memastikan ketersediaan data yang akurat.
BACA JUGA:Ditemukan Fosil tak Dikenal di Israel, Benarkah Nenek Moyang Manusia
"Saya menyarankan dan berharap agar MKKS Kota Pagaralam dapat bekerjasama dengan Disdukcapil dan BPS untuk memperoleh pendataan yang jelas tentang jumlah peserta didik di setiap zona. Dan saya berharap MKKS dapat berkolaborasi dengan segala pihak terkait untuk dapat membuat perencanaan sosialisasi secara lebih luas dan detail pada masyarakat," ungkap Lusapta Yudha Kurnia.
Koordinasi yang lebih erat antara MKKS, Disdukcapil, dan BPS dianggap penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan PPDB.
Data yang akurat dan terkini tentang jumlah peserta didik di setiap zona menjadi kunci untuk menyusun kebijakan yang efektif dalam hal penerimaan siswa baru.
Melalui kerjasama yang lebih intensif antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan instansi terkait lainnya, diharapkan proses PPDB dapat berjalan lebih lancar dan transparan.
BACA JUGA:Jangan Kaget. Inilah 4 Watak dan Ciri Khas Orang Palembang