BACA JUGA:Makin Brutal, OPM Tembak Mati Danramil Aradide Papua
Dia menjelaskan bahwa akar masalah separatis Papua sebagian besar berasal dari ketidakpuasan terhadap hak politik dan ekonomi rakyat Papua yang belum dikelola dengan baik oleh pemerintah pusat.
Menurut dia, pendekatan keamanan yang sudah dilakukan puluhan tahun ini belum menunjukkan hasil karena tujuan operasi keamanan yang tidak jelas.
"Nampaknya TNI memiliki hambatan dari sisi taktis yaitu aparat TNI tidak begitu mengetahui kontur wilayah di Papua yang sulit terutama hutan dan gunung," kata dia.
3. Menimbulkan Stigma Buruk
Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf, juga memberikan tanggapannya terhadap perubahan istilah tersebut. Menurut dia, perubahan tersebut dapat menimbulkan stigma negatif terhadap masyarakat Papua.
BACA JUGA:TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Aktivis HAM : Ingin Ambil Alih Penanganan Konflik Papua
Selain itu, dia mengemukakan bahwa penyebutan OPM cenderung memperkuat pendekatan militer dalam menghadapi konflik.
Al Araf menilai bahwa sebaliknya, pemerintah dan TNI seharusnya mengutamakan pendekatan dialogis dalam penyelesaian konflik di Papua. “Bukan dengan penamaan istilah OPM dan operasi militer,” ucap dia.
4. Pemerintah Segera Mitigasi Dampak
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menekankan perlunya pemerintah mengurangi dampak dari perubahan istilah kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Mereka mengungkapkan kekhawatiran bahwa perubahan istilah ini dapat memengaruhi keamanan masyarakat sipil di Papua.
BACA JUGA:OPM! Perjuangan Papua Merdeka dan Pemisahan dari Indonesia, Tenyata Ini Faktanya
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya Saputra, menyatakan bahwa perubahan nama ini harus disertai dengan jaminan perlindungan dari negara bagi masyarakat di Papua.
"Terutama untuk menjaga supaya tidak ada korban yang kembali berjatuhan," ucap Dimas saat dihubungi Tempo pada Jumat, 12 April 2024. (*)