"Saya berharap dalam dua bulan ke depan, SIMBARA akan segera ter-update dengan memasukkan data terkait timah dan komoditas lainnya, sesuai arahan dari Presiden @jokowi terkait penyelesaian 'Gov-tech', yaitu digitalisasi di seluruh sektor pemerintahan," tambah Luhut.
Pernyataan Luhut ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani masalah korupsi dan meningkatkan transparansi dalam tata kelola sektor tambang.
Dengan SIMBARA, diharapkan akan ada kontrol yang lebih baik atas aktivitas pertambangan di Indonesia, sehingga dapat mencegah terjadinya kasus-kasus korupsi di masa depan.
Kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah oleh PT Timah Tbk merupakan contoh nyata betapa pentingnya penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan tata kelola sektor pertambangan.
BACA JUGA:Sejahterahkan Masyarakat dan Prajurit, TNI AD Gelar Bazar Ramadhan
SIMBARA diharapkan akan menjadi solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang selama ini menjadi hambatan dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia.
Sebagai penutup, Luhut mengajak semua pihak untuk mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan efisien dalam sektor pertambangan.
Dengan dukungan semua pihak, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. *