JAKARTA, PAGARALAMPOS.COM - TNI AD menggelar upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) dari Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si. yang kini menjabat sebagai Panglima TNI, kepada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc, bertempat di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta Pusat, Jum'at (1/12/2023).
Prosesi Sertijab Kasad ditandai dengan penyerahan Panji-panji TNI AD Kartika Eka Paksi oleh Panglima TNI kepada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Sertijab. Usai menjalani prosesi tersebut, maka tongkat estafet jabatan Kasad kini resmi berpindah ke Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Ungkapan rasa syukur dan bangga disampaikan mantan Pangkostrad ini atas amanah yang dipercayakan kepadanya.
BACA JUGA:Bravo TNI AD, Gunakan Senjata dan Munisi Pindad Raih Juara Umum AARM Ke 31 di Thailand
Ia juga mengungkap bahwa dirinya telah menerima arahan dari Jenderal TNI Agus Subiyanto, terkait program-program unggulan di Angkatan Darat.
Foto : Presiden RI Jokowi lantik Kasad di Istana Negara.-Tongkat Estafet Kasad Berpindah, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak : Pastikan Netralitas TNI AD Pada Pemilu 2024-Dispenad
Usai dilantik secara resmi menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. memastikan bahwa TNI AD akan bersikap netral dalam Pemilu 2024.
Hal tersebut ditegaskannya di hadapan para awak media yang hadir di lokasi. Pernyataan terkait netralitas TNI, khususnya Angkatan Darat, merupakan respon atas penekanan yang disampaikan Presiden sebelumnya.
Mengenai netralitas itu yang beliau sangat tekankan. Saya pribadi tidak ingin meng gambling kan (mempertaruhkan) nama institusi Angkatan Darat yang sudah baik.
BACA JUGA:Rakornas Gakkumdu, Kapolri dan Panglima TNI Komitmen Netralitas di Pemilu 2024
"Saya tidak mau nanti ini akan menjadi sejarah yang panjang, bahwa kami di TNI, Angkatan Darat khususnya, tidak netral dalam Pemilu,” ujarnya
Dia juga menjamin bahwa sanksi tegas akan diterapkan apabila ada prajurit TNI yang “nakal” (melanggar aturan yang telah ditetapkan). (*)