PAGARALAM, PAGARALAMPOS.COM - Menghadapi pesta demokrasi, Pemilu 2024 Polri tegaskan kepada jajaran untuk bersikap netral.
Untuk itu, memastikan jajaran Polres Pagaralam bersikap tak memihak atau tak mendukung pasangan dan calon ditegaskan Kapolres Pagar Alam AKBP Erwin Irawan SIK melalui Waka Polres Kompol Helmi Ardiansyah SH.
Ketegasan tersebut disampaika Kompol Helmi Ardiansyah didampingi Kasikum AKP Hendrinadi SH saat memberikan pelatihan kepada seluruh personil Polres Pagaralam serta Polsek jajaran, Kamis (23/11/2023).
"Pelatihan kepada seluruh personil dalam rangka integritas dan netralitas personel Polres Pagaralam," katanya.
BACA JUGA:Wujud Kepedulian, Polres Pagar Alam Berikan Bantuan kepada Korban Angin Puting Beliung
Pertemuan ini sekaligus dalam rangka pengamanan Pemilu 2024. Baik untuk pengamanan Pilpres, Pilkada dan Legislatif.
Foto : Wakapolres Kompol Helmi Ardiansya sampaikan materi pelatihan.-Hadapi Pemilu 2024, Kompol Helmi Ardiansya Tegaskan Jaga Netralitas Anggota Polri-Humas Polri
Lanjut Kompol Helmi, juga untuk memberikan kepastian hukum. SErta bentuk netralitas dan profesionalitas anggota Polri dalam menghadapi situasi politik yang cukup sensitif dalam gelaran Pemilu 2024.
Pentingnya netralitas sebagai prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh anggota Polri kata dia.
"Anggota Polri dengan tidak terlibat kendati ada saudara, kakak, adik, atau bahkan suami atau istri yang mencalonkan diri pada pemilu," katanya.
BACA JUGA:Mendadak Tes Urine, Tim Propam Polda Sumsel Bilang Hasilnya Seperti Ini?
Anggota Polri tetap harus menjaga netralitasnya, ujar Kompol Helmi mengaskan kepada jajaran yang mengikuti pelatihan.
Harus mampu memisahkan kehidupan pribadi dengan tugas profesional sebagai penegak hukum.
"Netralitas adalah kunci utama agar integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri tetap terjaga,” tegas Kompol Helmi Ardiansah.
Sementara itu Kasikum AKP Hendrinadi SH menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang telah ditetapkan terkait keterlibatan anggota Polri dalam aktivitas politik.