JAKARTA, PAGARALAMPOS.COM - Kepala Operasi Nusantara Cooling System (Kaops NCS) Irjen Asep Edi Suheri, S.I.K, M.Si menegaskan Operasi NCS 2023-2024 mengedepankan upaya preemtif dan preventif untuk mengeliminir terjadinya potensi konflik sosial jelang Pemilu 2024.
Asep menuturkan Operasi Nusantara Cooling System sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo menjaga pemilu serentak 2024 mendatang agar masyarakat tidak boleh terpecah belah.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginginkan adanya kerja sama masyarakat dengan Polri dalam cooling system agar persatuan dan kesatuan Bangsa terjaga serta pemilu damai dapat terwujud.
“Menindaklanjuti hal tersebut, Bapak Kapolri menerbitkan Surat Perintah, Sprin/2439/VIII/OPS.1.1/2023 tanggal 25 Agustus 2023 untuk melaksanakan Operasi Nusantara Cooling System sejak 11 September kemarin.
BACA JUGA:HUT Divisi Humas ke-72 Dirayakan Dengan Kegiatan Kemanusiaan
Operasi tersebut untuk meminimalisir isu-isu provokatif berlatar belakang SARA baik terjadi di tengah-tengah masyarakat maupun di ruang Siber.
Foto : Wujudkan Pemilu Damai 2024.-Jaga Pemilu Damai, Operasi Nusantara Cooling System Kedepankan Upaya Preemtif dan Preventif-Humaa Polri
engan mengutamakan tindakan preemtif dan preventif. Sehingga dalam operasi ini tidak ada upaya melakukan penegakan hukum (represif). Jadi preemtif dan preventif,”
kata Irjen Asep yang juga menjabat Wakabareskrim dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Senin (2/10/2023).
Lebih lanjut, kata Asep dalam pelaksanaannya, Operasi Nusantara Cooling System terdiri dari empat satuan tugas (satgas) dan delapan substagas dibantu oleh Polda jajaran.
BACA JUGA:Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Ini Pesan Presiden
“Adapun tugas pokok Satgas Nusantara Cooling System meminimalisir isu-isu provokatif berlatar belakang primordialisme atau SARA dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif,” terangnya.
Jenderal bintang dua ini memaparkan sasaran dan target Operasi Nusantara Cooling System. Untuk sasaran yaitu potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata.
Sedangkan untuk target operasi yaitu, orang, kelompok, tempat kegiatan dan benda.
“Selanjutnya untuk cara bertindak yakni melakukan deteksi, pembinaan masyarakat, patroli dialogis dan patroli siber, sosialisasi dan bantuan operasi,” bebernya.