Lebih jauh dikatakannya dalam waktu dekat Pemprov Sumsel akan meluncurkan program mendukung UHC yakni BERKAT (Berobat Pakai KTP).
Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan, Pemprov Sumsel telah menyiapkan dana talangan untuk warga yang belum tercover UHC.
"Saya yakin jika BPKP Provinsi Sumsel ikut dalam pengawalan dan pengawasan tentu ini akan semakin efektif," jelasnya.
Sementara itu Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh melalui Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman,
BACA JUGA:Waspada, Kekeringan dan Karhutla di Sumsel Mulai Meningkat, Siaga.
Salamat Simanullang mengatakan pihaknya mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang telah berkenan mengukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, Sofyan Antonius yang menggantikan Saudara Buyung Wiromo Samudro.
Ia berharap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan yang baru, dapat diterima sebagai mitra kerja, sehingga kerja sama yang telah berjalan dengan sangat baik selama ini antara Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan stakeholder lainnya dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.
"Kehadiran kita semua di kegiatan ini menunjukkan bahwa seluruh aparat pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk bersatu padu dalam sinergi untuk mengemban amanah penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel dan fokus pada pelayanan masyarakat. Semoga semangat ini dapat senantiasa kita jaga demi keberhasilan pembangunan bangsa," jelasnya.
Lebih jauh Ia menjelaskan bahwa agenda prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan yang dituangkan dalam RPJMD 2019 – 2023 dengan mengusung Visi “Sumsel Maju Untuk Semua”.
BACA JUGA:Mawardi Yahya Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi dari Ruang Sidang Paripurna DPRD Sumsel
Untuk melaksanakan agenda prioritas tersebut Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 2 Desember 2021 mencanangkan program “Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)” serentak di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
Program ini bertujuan meminimalisasi terjadinya kerawanan pangan dan permasalahan gizi, salah satunya adalah stunting.
Secara statistik terlihat Provinsi Sumatera Selatan termasuk dalam tiga Provinsi dengan penurunan stunting paling besar yaitu dari 24,8% pada tahun 2021 menjadi 18,6% pada tahun 2022 di bawah rata-rata nasional sebesar 24,4% (menurut data survei status gizi Indonesia SSGI tahun 2022.
Selanjutnya Pada tahun 2023 dan 2024, seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan telah dan akan mengalokasikan anggaran untuk belanja hibah pemilu dan pemilihan kepada KPU dan Bawaslu pada masing-masing daerah tersebut dengan total kalkulasi hingga ratusan miliar rupiah.
BACA JUGA:Mawardi Yahya Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi dari Ruang Sidang Paripurna DPRD Sumsel
Sehubungan hal tersebut BPKP Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan KPU dan Bawaslu telah melakukan identifikasi risiko sebagai upaya antisipasi risiko kecurangan dalam anggaran pemilu.