PAGARALAMPOS.COM - Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa melihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Parepare cenderung memiliki kenaikan dalam waktu tiga tahun terakhir. Hal itu pun menurutnya merupakan suatu iklim positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional usai mengalami kontraksi yang cukup dalam di hampir seluruh sektor strategis akibat terdampak pandemi Covid-19.
Ia menilai peningkatan tersebut dapat terlihat dari berbagai indikator, diantaranya seperti tingkat inflasi, angka kemiskinan di Kota Parepare yang cenderung lebih rendah dari tingkat nasional serta indeks pembangunan manusia (IPM) yang terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, dimana pada tahun 2020 IPM Kota Parepare sebesar 77,86 persen, di tahun 2021 meningkat menjadi 78,21 persen dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2022 sebesar 78,54 persen hal itu lebih tinggi dibanding dengan IPM Nasional yang hanya menyentuh 72,91 persen di tahun 2022.
“Kenapa saya katakan itu, karena indikasi daripada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, apabila pertumbuhan daripada penyaluran kredit baik, terutama dari sisi mikronya dan juga investasinya juga baik,” ucapnya usai membuka pertemuan dengan perwakilan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Himbara di Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu (4/3/2023).
Namun demikian, Legislator Senayan itu memberi catatan sekaligus perhatian pada masih tingginya angka pengangguran di Sulawesi Selatan. Hal itu menurutnya adalah hal yang mengganjal disaat tren pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami kenaikan. “Kalau dari sisi angka pengangguran kami masih ada kecurigaan, apakah itu dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang tidak tepat, atau memang itu secara riil, karena tumbuhnya ekonomi baik, tapi angka pengangguran tinggi, apakah ini ada segmen tertentu,” ucapnya.
BACA JUGA:Presiden Jokowi Hampiri Petani yang Sedang Panen, Cek Langsung Harga Gabah
Ia mengatakan hal itu sangatlah tidak relevan dengan laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang cukup signifikan, karenanya ia pun meminta agar instansi serta pemangku kepentingan terkait dapat memberi penjelasan kepada Komisi XI DPR atas kondisi tersebut, sehingga Komisi XI DPR dapat mengambil sikap dan solusi bersama atas permasalahan yang ada.*