JAKARTA,PAGARALAMPOS.COM - Deputi Bidang Dukungan Teknis, Eberta Kawima membuka Rapat Koordinasi dan Pembahasan Kerja Sama antara KPU dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Naskah Nota Kesepahaman antara KPU dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), di Jakarta, Kamis 16 Februari 2023.
Dalam sambutannya, Wima menyampaikan bahwa KPU tidak bisa bekerja sendiri dalam menyelenggarakan Pemilu 2024, sehingga perlun brkerja sama dengan banyak lembaga, termasuk Polri dan BNPT.
“Memang menjadi salah satu agenda penting kita terkait menyukseskan Pemilu 2024, jadi kami bekerjasama dengan instansi pemerintah lain, salah satunya Kepolisian, termasuk Kejaksaan Agung, BNPT,dan pemerintahan lainnya," ucap Wima.
Wima pun meminta agar PKS yang akan disusun sejalan dengan ruang lingkup MoU yang meliputi pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, bantuan pengamanan, penegakan hukum, perumusan peraturan teknis, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana misalnya pengamanan surat suara dalam keadaan tertentu diamankan di Polres atau Polsek.
BACA JUGA:Kapolda Sulbar Ajak Masyarakat Lintas Suku Sukseskan Pemilu 2024
“Salah satu hal penting menjadi ruang lingkup ada dalam PKS ini tentu tidak menyimpang, tidak keluar dari ruang lingkup yang sudah ditandatangani dalam nota kesepahaman,” ungkap Wima.
KPU juga memerlukan peran serta BNPT untuk mengedepankan pemilu sebagai integrasi bangsa, mencegah disintegrasi bangsa, terutama di daerah rawan. “Pemilu itu sarana integrasi bangsa, jadi tidak boleh mengganggu integrasi, " tegas Wima. Terorisme, kata Wima, salah satu yang menjadi ancaman, tantangan, dan hambatan dalam proses integrasi bangsa.
Turut hadir, Kepala Pusdatin, Nur Wakit Ali Yusron dan Kepala Puslatlitbang, Wahyu Yudi Wijayanti Kepala Biro AHPS, Andi Krisna, serta jajaran eselon III dan pelaksana setjen KPU, Inspektur Wilayah II Puji Astuti, jajaran setjen KPU, Kabag Pakatkerma Sops Polri, Heri Heryandi, Kabag Koorprog, Kolestra Siboro beserta jajaran Polri, Plt. Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas BNPT, Astuti Idris, Kasubbag Hukum Yogie Indra K beserta jajaran BNPT. *