JAKARTA,PAGARALAMPOS.COM - Berita bohong (hoaks) dan disinformasi masih berpotensi terjadi pada penyelenggaraan Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berupaya beragam cara mengatasi hal ini baik melalui pemanfaatan teknologi informasi maupun sinergi dengan berbagai macam pemangku kepentingan (stakeholder).
Hal tersebut disampaikan Anggota KPU Betty Epsilon Idroos saat hadir sebagai narasumber Focus Group Discussion (FGD) dengan Tema Potensi Kerawanan dan prebunking Misinformasi/Disinformasi Pemilu 2024 yang diselenggarakan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), secara daring, Jumat 17 Februari 2023.
“Agar hoaks yang beredar dapat dengan cepat ditangani dan informasi dengan cepat pula diluruskan,” kata Betty.
Menurut Betty pelaporan data informasi atau monitoring kampanye memang seharusnya difasilitasi dengan teknologi informasi agar data yang dilaporkan dapat menjadi big data yang mampu di analisa dan menangkal disinformasi yang berkembang. “Selain itu perlunya penyebarluasan narasi tunggal yang sama secara masif untuk disosialisasikan kepada publik lewat berbagai media sosial yang digunakan stakeholder terkait, media terverifikasi dewan pers, Bakohumas KPU dan lainnya,” tambah Betty.
BACA JUGA:Kapolda Sulbar Ajak Masyarakat Lintas Suku Sukseskan Pemilu 2024
Terakhir Betty mengatakan upaya lain mencegah hoaks dan disinformasi adalah dengan revisi aturan, khususnya PKPU Kampanye Pemilu dan Pemilihan terutama yang masih terjadi kekosongan aturan. “Sehingga hal-hal yang perlu disempurnakan dapat terfasilitasi,” tutup Betty.*