PALEMBANG, PAGARALAMPOS – PT PLN bersinergi untuk menyukseskan pembangunan tol listrik. Salah satu bentuknya. Kerja sama dilakukan dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sumsel.
Kawal Pembangunan Tol Listrik
Minggu 12-02-2023,18:31 WIB
Editor : Almi
Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP Sumbagsel, Eko Rahmiko mengatakan, infrastruktur itu nantinya akan dipakai untuk evakuasi daya PLTU Sumsel 8. BACA JUGA:Poltekpar Makassar Diresmikan, Menparekraf: Ini Mendorong Terciptanya SDM Berkualitas Ini merupakan proyek yang dibangun oleh konsorsium pengembang. Dimana kepemilikannya dimiliki oleh PT Bukit Asam dan PT Huadian Power yang menjadi satu konsorsium menjadi PT Huadian Bukit Asam power (HBAP).
“PLN bertugas untuk membangun SUTET untuk dapat mengevakuasi daya yang dihasilkan oleh PLTU Sumsel 8 ini. PLTU Sumsel 8 ini memang menjadi prioritas PLN karena ini terkait Take or Pay yang bisa mencapai 8 Milyar perhari. Ini merupakan prioritas 1,” kata Eko.
Dia menjelaskan, saat ini progress PLTU Sumsel 8 ke Muara Enim sudah kelar. Bahkan sudah operasi. Dari GITET ini, untuk menyalurkan energi listrik dihubungkan ke GI Existing terlebih dahulu untuk dinormalkan tegangannya.
BACA JUGA:Maksimalkan Keselamatan Masyarakat, Polri Perbanyak Pasukan Brimob di Paro
Kemudian, lanjut dia, tapak tanahnya telah bebas sebanyak 226 tapak. Ada beberapa tapak yang berproses dan diselesaikan melalui konsinyasi. Ini berkat bantuan dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan Asdatun Sumsel sehingga prosesnya dapat berjalan lancar,” beber dia.
Saat ini, ungapnya, PLN pihaknya akan melaksanakan konsinyasi terhadap tapak tower dan telah mendapat izin kerja dari Mitra Ogan. BACA JUGA:Heroik! Polisi Ini Kumpulkan Kayu Rumah Warga Yang Roboh Akibat Gempa Kedepan akan dilaksanakan proses konsinyasi karena kepemilikan lahannya rata-rata tidak ditemukan atau sedang diagunkan ke pihak perbankan.
Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Sumsel Pipuk Firman Priyadi, S.H., M.H mengucapkan terima kasih atas kehadiran Eko Rahmiko beserta jajaran. Menurutnya, penyelesaian pekerjaan pembangunan ini tentu harus diperhatikan.
Terutama untuk permasalahan perizinan lahannya. “Itu modal awal, bila ijin sudah diperoleh, maka akan aman dan nyaman dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan ini,” pungkas Pipuk. () Berita ini sudah terbit di Harian Sumeks dengan judul PLN Ajak Kejati Sinergi
Kategori :