Untuk percepatan, Dirjen Pendidikan Islam menyarankan segera dibentuk Komite Pendirian yang terdiri dari unsur Pemkab, Pemprov, Kanwil Kemenag Kaltara, dan juga tim ahli dari UIN Samarinda.
"Segera bentuk Komite Pendirian oleh Pemkab dan Pemprov untuk menyiapkan segala sesuatunya, seperti melakukan kajian dan studi awal, riset terhadap kebutuhan program studi, menyiapkan borang pengajuan, dan lain-lain. Cepat dan tidaknya tergantung pak Bupati melakukan langkah cepat berikutnya," tandasnya.
Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama, Thobib Al Asyhar, yang membersamai Kunker Dirjen Pendis ini menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk Tim Task Force untuk menindaklanjuti kebijakan ini.
"Langkah awal yang akan kami dilakukan adalah pembentukan Tim Task Force pendirian dan melakukan koordinasi lintas satuan kerja. Kami akan menindaklanjuti arahan pimpinan demi meningkatkan mutu SDM di wilayah perbatasan, penguatan moderasi beragama dan nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat terluar," tuturnya. *