PAGARALAM, PAGARALAMPOS.CO – Mengatasi persoalan perumahan dan kawasan pemukiman, Pemkot Pagaralam bentuk kelompok kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Pokja PKP).
Bertempat di aula pertemuan Kantor Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Pagaralam pada Kamis (22/9), digelar forum yang dihadiri sejumlah perwakilan OPD dilingkup Pemkot Pagaralam. Diantaranya, Bappeda, Dinas PUPR, Dinsos, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup.
Pertemuan pembentukan pokja yang di-SKan Walikota Pagaralam turut dihadiri lembaga pengkajian ilmiah STEBIS Pagaralam, LKM serta koordinator Kotaku.
Kepala Bappeda Pagaralam Novi Apriadi SE MM didampingi Kabid Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan Hilam Mashuri, Pokja ini sangat diperlukan dan OPD bisa bersama sama menyusun program yang bersinergi melalui forum.
BACA JUGA:Dorong Kinerja UMKM Lokal, BNI Dukung Pameran Kriya Nusantara
Sebab, persoalan pemukiman dinilai komplek. Seperti persoalan sanitasi, akses air bersih, perumahan, pertanahan dan lainnya.
“Oleh karenanya perlu kerjasama secara lintas sektoral,” kata dia.
Sementara Plt Kadis Disperkimtan Kota Pagaralam David Kenedi ST MM melalui Kabid Waskim Deni Novi Herly ST MT menyampaikan, pertemuan ini tidak lanjut pertemuan sebelumnya.
“Pertemuan kali ini kita membentuk Pokja Selanjutnya akan membentuk forum PKP yang nantinya di-SKan,” katanya.
BACA JUGA:Sosok 'Kakak Asuh' Ferdy Sambo Dibantah, Pengacara: Kenaikan Pangkat Kewenangan Kapolri
Didampingi Koordinator Kotaku Aldi Ardiansyah, Deni menyampaikan forum PKP ini memiliki peran untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Membahas dan menrumuskan arah pemikiran penyelenggara PKP, meningkatkan peran dan pebnawasan masyarakat. Juga memberikan masukan pemerintah daerah dan pusat.
Termasuk, melakukan peran arbitrase dan mediasi sebagai alternatif penyelesaian jika terjadi sengketa bidang PKP
“Oleh karenanya diiperlukan ide dan pemikiran dan masing masing perwakilan pokja dalam menyusun perencanaan yang diharapkan mampu mendukung pembangunan pemerintah dalam hal ini program walikota,” pungkasnya. (Atg06/min3)