PAGARALAMPOS.CO - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir website SSCASN dengan alamat http://sscasn.com karena dianggap melanggar hukum.
Banyak yang mengira portal tersebut merupakan website resmi pendaftaran PPPK 2022, padahal bukan.
Adapun portal pelamaran ASN yang benar, baik CPNS maupun PPPK adalah SSCASN BKN dengan alamat website https://sscasn.bkn.go.id/.
Kominfo menyatakan website SSCASN diblokir lantaran memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Maaf, akses ke situs ini diblokir oleh pemerintah Indonesia karena mengandung konten negatif yang melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia,” tulis Kominfo di laman SSCASN.
BACA JUGA:Waspadai Serangan Anjing Gila
Menurut Kominfo, pemblokiran situs SSCASN dengan alamat website http://sscasn.com sudah sesuai dengan Pasal 40 ayat (2a) dan ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20216 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Ayat (2a) menyatakan pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BACA JUGA:Kepung Cendol
Sementara ayat (2b) menyatakan, dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
BACA JUGA:BRI Pagaralam Bagikan 16 Hadiah Simpedes
Pemblokiran itu juga sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
Situs SSCASN.com sempat menghebohkan honorer pada Juli 2022 lalu karena memuat informasi hoaks tentang kewajiban absensi guru lulus passing grade (PG) di situs SSCASN pada 25 Juli 2022.
Disebutkan juga ketika guru lulus PG login ke akun SSCASN, maka harus mengeklik tombol ‘konfirmasi’ keaktifan peserta PG.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui akun twitter resminya @BKNgoid menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar alias hoaks.