Foto Ida Fauziyah Instagram idafauziyahnu PAGARALAM POS Mentri Ketenagakerjaan Menaker Ida Fauziyah resmi mengubah aturan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua JHT bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Ida menetapkan usia pensiun bagi peserta yaitu 56 tahun Hal ini mengundang respons negatif karena dapat merugikan kaum buruh Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker RI No 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua peserta yang mengundurkan diri resign atau terkena pemutusan hubungan kerja PHK harus menunggu hingga 56 tahun baru mendapatkan manfaat JHT Pada peraturan sebelumnya manfaat JHT bisa dibayarkan tanpa ada batasan umur langsung secara tunai dan sekaligus oleh BPJS Ketenagakerjaan setelah melewati masa tunggu satu bulan terhitung sejak tanggal pengunduran diri atau PHK Manfaat JHT bagi Peserta mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf a dan Peserta terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b diberikan pada saat Peserta mencapai usia 56 lima puluh enam tahun berikut bunyi Pasal 5 Permenaker 2 2022 dikutip Jumat 11 2 Setelah menjadi perbincangan hangat di media sosial muncul petisi yang mendesak batalkan Permenaker Nomor 2 2022 Petisi melalui change org tersebut ditujukan kepada Presiden Jokowi Menaker Ida Fauziyah dan Kementerian Ketenagakerjaan Jadi kalau buruh pekerja di PHK saat berumur 30 tahun maka dia baru bisa ambil dana JHT nya di usia 56 tahun atau 26 tahun setelah di PHK Padahal saat ini dana kelolaan BPJS Tenaga Kerja sudah lebih dari Rp 550 Triliun tulis petisi tersebut dikutip kumparan Jumat 11 2 Hingga pukul 21 10 WIB petisi yang digagas oleh Suhari Ete tersebut sudah diteken oleh 17 700 orang dan masih akan terus bertambah Penggagas menuntut pemerintah agar tidak menekan buruh di tengah sulitnya mencari kerja saat ini Padahal kita sebagai pekerja sangat membutuhkan dana tersebut untuk modal usaha setelah di PHK Di aturan sebelumnya pekerja terkena PHK atau mengundurkan diri atau habis masa kontraknya bisa mencairkan JHT setelah 1 bulan resmi tidak bekerja lanjutnya Karenanya mari kita suarakan bersama sama untuk tolak dan BatalkanPermenakerNomor 2 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua Sebarkan juga petisi ini di medsosmu tegas Suhari Aturan yang ditandatangani pada 4 Februari 2022 itu mencabut Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 baru akan berlaku setelah 3 bulan terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu mulai 4 Mei 2022 kumparan com
Kategori :