Perkuat Pondasi Pembangunan Ekonomi Daerah Berkelanjutan

PAGARALAMPOS.COM – Walikota Pagar Alam Ludi Oliansyah resmi menyampaikan Nota Pengantar Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pagar Alam Tahun 2026 pada pembukaan Rapat Paripurna XVIII Sidang Ke-I DPRD Kota Pagar Alam, Senin (24/11), yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD.

Dalam pemaparannya, Kak Ludi menjelaskan bahwa anggaran pendapatan tahun 2026 direncanakan sebesar Rp694,8 miliar. Pendapatan tersebut terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp101,5 miliar, bersumber dari pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan transfer: Rp587,4 miliar, yang berasal dari transfer pemerintah pusat, antar daerah, serta lainnya.

Sementara itu, anggaran Belanja Daerah tahun 2026 direncanakan mencapai Rp772,06 miliar, mencakup belanja operasional, belanja modal, serta anggaran tak terduga. Kak Ludi mengungkapkan bahwa penyusunan RAPBD tahun 2026 menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibanding tahun sebelumnya. 

Hal ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah pusat terkait penyesuaian serta pengurangan dana transfer, yang berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kota Pagar Alam untuk melakukan serangkaian langkah strategis.

BACA JUGA:Wako Ludi : Ungkap Visi Besar Pembangunan Pagar Alam

BACA JUGA:Wali Kota Dukung Operasi Bibir dan Langit-langit Sumbing Gratis, Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan

Antara lain: Penataan ulang kebijakan belanja, Penajaman prioritas pembangunan daerah dan Rasionalisasi program dan kegiatan agar anggaran tetap efektif dan akuntabel.

Dalam pidatonya, Kak Ludi menegaskan APBD tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat pondasi pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan, mandiri, dan inklusif, selaras dengan prioritas nasional serta karakteristik Kota Pagar Alam.

“Tema pembangunan tahun 2026 kita tetapkan: Kedaulatan Pangan dan Energi Serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif,” jelas Kak Ludi.

Ia menambahkan bahwa pembangunan daerah tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan, tetapi harus memastikan kemandirian, pemerataan, serta manfaat yang dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Rapat Paripurna XVIII ini menjadi langkah awal pembahasan RAPBD 2026 antara Pemkot dan DPRD Kota Pagar Alam dalam memastikan perumusan anggaran yang tepat sasaran untuk mendukung pembangunan daerah pada tahun mendatang.

Sumber: