Tantangan Besar Pembangunan IKN, BPK Ungkap Masalah, PUPR Segera Respons

PAGARALAMPOS.COM - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), proyek ambisius yang menjadi fokus utama pemerintah Indonesia, menghadapi tantangan signifikan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023, BPK menyatakan sejumlah masalah yang menghambat progres pembangunan infrastruktur IKN.

Masalah tersebut menjadi sorotan utama karena berpotensi memperlambat agenda strategis pemerintah untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta.

Salah satu temuan utama BPK adalah terkait persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN yang belum memadai.

BACA JUGA:Indonesia Siap Hadapi Dampak El Nino, Ini Strategi Pangan Nasional Matang Yang Disiapkan!

Dari luas tanah yang direncanakan, sebagian besar masih dalam penguasaan pihak lain karena kendala mekanisme pelepasan kawasan hutan.

Hal ini mencakup 2.085,62 Ha dari total 36.150 Ha tanah yang masih menunggu izin hak pengelolaan lahan (HPL) serta sertifikasi atas 5 area yang telah diakuisisi.

Menyikapi temuan ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ketua Satgas Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga, menegaskan bahwa pihaknya sedang berupaya keras untuk menyelesaikan masalah lahan ini agar tidak merugikan masyarakat.

Meskipun mengakui adanya kendala, Danis optimistis bahwa upaya pemecahan masalah sudah berjalan, meskipun belum sepenuhnya terselesaikan.

BACA JUGA:Selamatkan 2 Sipir yang Disandera, Pasukan Khusus Rusia Tembak Mati Napi ISIS

"Kami sedang mengatasi permasalahan lahan dengan berbagai langkah yang sudah kami ambil. Tujuannya untuk memastikan bahwa proses ini tidak menimbulkan kerugian yang berarti bagi masyarakat," ujar Danis di Kantor PUPR, Jakarta Selatan.

Selain masalah lahan, BPK juga mencatat bahwa manajemen rantai pasok dan pengadaan peralatan konstruksi untuk pembangunan tahap awal IKN belum optimal.

Kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi menjadi kendala utama, dengan mayoritas material berasal dari Sulawesi Tengah.

Meskipun demikian, Danis mengklaim bahwa kendala tersebut telah ditangani dengan mengimpor sebagian material dari luar Sulawesi Tengah, seperti Banten dan Jawa Barat.

Sumber: